Kota Palangka Raya – 26 ASN Baru Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar pengambilan sumpah/janji bagi 26 ASN baru, pada Senin (8/9/2025).
ASN baru tersebut terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan etika bagi ASN baru.
“Status sebagai ASN bukan hanya kedudukan, tetapi amanah moral dan tanggung jawab profesional untuk melayani publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para ASN baru untuk memahami tugas dan fungsi, menjaga kedisiplinan, serta memegang teguh etika dan moral sebagai abdi negara.
Selain pengangkatan ASN baru, Pemkot menyoroti nasib 293 tenaga kontrak/PTT yang belum masuk database dan bekerja kurang dari dua tahun.
Tenaga-tenaga ini dianggap krusial untuk menjalankan fungsi pemerintahan, terutama di posisi lapangan seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pekerja taman.
Tenaga kontrak/PTT yang masuk database dan telah bekerja lebih dari dua tahun sudah diajukan menjadi P3K paruh waktu, dan telah mendapat persetujuan.
Baca Juga : Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Upaya Redam Tekanan Publik dan Dinamika Politik
Sementara bagi yang belum masuk database dan masa kerjanya kurang dari dua tahun, mekanismenya memang belum diatur dalam regulasi saat ini.
Pemerintah Kota melalui BKPSDM telah mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tenaga tersebut bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Sementara menunggu persetujuan, beberapa tenaga tetap bekerja melalui skema outsourcing yang dibayar Pemkot, sehingga kebutuhan tenaga lapangan tetap terpenuhi dan layanan publik berjalan lancar.
Pemkot berharap seluruh tenaga kontrak yang dibutuhkan dapat segera disetujui menjadi PPPK paruh waktu.
baru tersebut terdiri dari 18 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kota menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan etika bagi ASN baru.
tetapi amanah moral dan tanggung jawab profesional untuk melayani publik,” ujarnya, baru untuk memahami tugas dan fungsi, menjaga kedisiplinan, serta memegang teguh etika dan moral sebagai abdi negara.
Pemkot menyoroti nasib 293 tenaga kontrak/PTT yang belum masuk database dan bekerja kurang dari dua tahun, Kota melalui BKPSDM telah mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tenaga tersebut bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu.
